Padatanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militer I dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Jawa dan Sumatra. Mereka meluncurkan serangan tersebut karena pemerintah Indonesia tidak menggubris ultimatum-ultimatum yang mereka keluarkan. Suasana saat itu memang benar-benar kacau.
- Agresi militer Belanda II dilancarkan karena pihak Belanda merasa Indonesia mengkhianati isi Perundingan Renville. Serangan yang tercatat dalam sejarah perang mempertahankan kemerdekaan ini terjadi pada 19-20 Desember 1948 di Yogyakarta. Pasca Agresi Militer I, Belanda kembali bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Ide Anak Agung dalam buku Renville’ – als keerpunt in de NederlandsIndonesische onderhandelingen 1983 menuliskan bahwa perundingan diinisiasi PBB dengan membentuk Komite Jasa Baik-Baik PBB atau Komite Tiga Negara KTN pada Oktober 1947. Latar Belakang Agresi Militer Belanda II Mengutip hasil penelitian R. Sarjono bertajuk "Peran Australia dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia dan Belanda Melalui Perundingan Renville" dalam Jurnal Ilmiah Guru “Cope” Nomor 1, 1999, KTN beranggotakan Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paut Yan Zeeland, dan Amerika Serikat oleh Frank Gratram. Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo seorang Indonesia yang memihak Belanda. Yuhan Cahyantara dalam hasil penelitiannya yang berjudul Renville 1947 Mencari Terang Diantara Sisi Gelap Perundingan 2007, perundingan Renville secara resmi dibuka pada 8 Desember 1947 di atas kapal USS Renville yang bersandar di Tanjung Priok. Kesepakatan perundingan ini ditandatangani pada 19 Januari 1948. Namun, perdebatan masih saja terjadi pasca penandatanganan. Kedua pihak saling klaim bahwa salah satu pihak mengkhianati perundingan. Alasan tersebut menjadikan Belanda kembali melancarkan agresi militer keduanya pada 19 Desember juga Sejarah Perundingan Renville Latar Belakang, Isi, Tokoh, & Dampak Agresi Militer I Saat Belanda Mengingkari Perjanjian Linggarjati Sejarah Perjanjian Linggarjati Latar Belakang, Isi, Tokoh Delegasi Tokoh-Tokoh Agresi Militer Belanda II Menukil dari Gerilya Wehrkreise III, aksi Agresi Militer II dipimpin oleh Letnan Jenderal Spoor dan Engels, ketika hari masih gelap sekitar pukul WIB pada 19 Desember 1948. Terdengar letusan bom pertama dari sebelah timur kota Yogyakarta, tepatnya di Wonocatur dan Maguwo. Suasana Yogyakarta pun mencekam. Menyikapi serangan ini TNI menggunakan strategi pertahanan linier dengan menempatkan pasukan di perbatasan musuh atau garis terdepan. Batalion Sardjono dipersiapkan untuk menjaga beberapa daerah, kemudian pusat kota Yogyakarta dijaga oleh 2 pleton Brigade 10/III. Mengutip dari A. Eryono dalam Reuni Keluarga Bekas Resimen 22 Tanggal 1 Maret 1980 di Yogyakarta 1982 90, Kolonel Latif Hendraningrat melapor kepada Jendral Soedirman bahwa pukul Belanda telah berhasil masuk ke kota Yogyakarta. Kemudian, Soedirman bersama pasukannya melakukan gerilya demi menghindari tangkapan pasukan Belanda. Pada keesokan harinya, setelah menawan pemerintah RI, Belanda menghentikan serangannya dan pejabat pemerintah RI mulai diberangkatkan ke tempat pengasingan. Baca juga Peristiwa Rengasdengklok Sejarah, Latar Belakang, & Kronologi Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 Kronologi, Tokoh, & Kontroversi Sejarah Perjanjian Kalijati Latar Belakang, Isi, & Tokoh Delegasi Dampak Agresi Militer Belanda II Dikutip dari Mohamad Roem dalam Tahta untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sultan HB IX 1982 87-88, Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan yaitu Presiden bersama kabinet tetap berada di Presiden ditangkap maka Menteri Kemakmuran Syafuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat, terakhir bagi seluruh rakyat yang berada di Yogyakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan. Setelah sidang selesai, Syafruddin pun dikirimi telegram dari Yogyakarta. Berikut isi telegram kepada Syafruddin “Mandat Presiden kepada Sjafruddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PemerintahanDarurat di Sumatra.”Situasi yang mendesak dan ditawannya pemerintah RI di Yogyakarta langsung disikapi Syafruddin dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan tersebut diketuai oleh dirinya dan dilengkapi dengan kabinet-kabinetnya. Terbentuknya pemerintah darurat ini secara resmi menjadi penanggungjawab atas jalannya pemerintahan untuk sementara waktu hingga kondisi kembali juga Dirgahayu HUT TNI 5 Oktober Urutan Sejarah BKR hingga ABRI Hari Pahlawan 10 November 2020 & Sejarah Pertempuran Surabaya 1945 Sejarah Agresi Militer Belanda I Latar Belakang, Kronologi, Dampak - Sosial Budaya Kontributor Alhidayath ParinduriPenulis Alhidayath ParinduriEditor Maria Ulfa
AmerikaSerikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI (dengan ancaman menghentikan bantuannya). Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya kedua.
- Kurang dari sepekan setelah kemerdekaan RI diproklamirkan, Belanda datang lagi dengan membonceng Sekutu. Dimulailah babak baru dalam sejarah panjang perjuangan bangsa, yakni masa revolusi fisik atau masa mempertahankan kemerdekaan. Inilah untuk pertamakalinya rakyat Indonesia benar-benar terlibat peperangan melawan penjajah dalam satu-kesatuan kontak senjata pun terjadi di berbagai tempat, termasuk Jakarta, yang membuat ibukota negara terpaksa dipindah ke Yogyakarta pada awal 1946. Perundingan demi perundingan telah dilakukan, namun justru kerap direspons Belanda dengan serangan yang lebih besar, seperti dua kali agresi militer pada 1947 dan 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pun beberapakali turun tangan demi mendamaikan dua pihak yang terus bertikai itu. Salah satunya melalui Resolusi 67 Dewan Keamanan DK PBB tertanggal 28 Januari 1949, tepat hari ini 69 tahun silam, untuk menghentikan Agresi Militer Belanda II. Memang, setelah turunnya Resolusi 67 DK PBB itu, polemik belum usai secara tuntas. Namun, setidaknya inilah pembuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya karena semakin banyak mendapatkan dukungan dari dunia Kedua Belanda Tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta diserang. Inilah awal Agresi Militer Belanda II. Bahkan, para petinggi RI ditawan, termasuk Sukarno presiden, Mohammad Hatta wakil presiden, Soetan Sjahrir mantan perdana menteri, penasihat presiden, Agus Salim Menteri Luar Negeri, Mohamad Roem Menteri Pendidikan, dan lainnya. Mereka kemudian diasingkan ke luar Jawa. Beruntung, sebelum menjadi tawanan Belanda, Presiden Sukarno sempat mengirimkan surat kuasa kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Selain itu, ditugaskan pula kepada Dr. Soedarsono, Palar, dan Maramis yang berada di New Delhi untuk bersiap membentuk pemerintahan cadangan di India jika PDRI Soedarsono waktu itu adalah wakil tetap RI di New Delhi, Palar merupakan perwakilan Indonesia di PBB, sementara Maramis menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang ditunjuk PDRI mengisi posisi Agus Salim yang ditawan PDRI terus berjuang mengawal eksistensi negara, ketiga tokoh itu beraksi di luar negeri untuk menggalang dukungan dari dunia internasional agar Belanda menghentikan agresi militernya serta mengembalikan para pucuk pimpinan RI yang tengah berstatus sebagai tawanan. Rosihan Anwar 2004 dalam Sejarah Kecil "Petite Histoire" Indonesia Volume 3 menuliskan, para delegasi Indonesia itu menghadiri sidang DK PBB di Paris pada 22 Desember 1948 hlm. 119. Salah satu bahasan utama dalam forum ini adalah mengenai Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Di depan sidang, Maramis dan kawan-kawan memaparkan situasi sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia, bagaimana Belanda berulangkali melanggar perjanjian dengan menggelar operasi militer, bahkan hingga menawan para petinggi pemerintahan Dukungan Dunia Di sisi lain, Belanda juga tidak mau tinggal diam. Wakil Belanda di PBB menyatakan bahwa keadaan di Indonesia telah kembali normal, dan para pemimpin RI yang ditawan diperkenankan untuk bergerak dengan klaim Belanda tidak terbukti. Dua anggota Komisi Tiga Negara KTN, yakni Merle Cochran dan Thomas Critchley, yang dikirim langsung ke tempat pengasingan pada 15 Januari 1949 ternyata tidak menemukan kebenaran dalam klaim Belanda itu Atmakusumah, Takhta untuk Rakyat, 201194.Fakta tersebut membuat mata dunia terbuka bahwa Belanda menutup-nutupi apa yang sesungguhnyaterjadi. Dukungan pun mengalir untuk Indonesia, salah satunya dari Amerika Serikat –yang semula bersikap netral– yang kemudian mendesak agar segera diadakan perundingan yang lebih serius untuk mengatasi persoalan ini. Gelombang protes terhadap Belanda juga mengalir dari negara-negara Asia. Bahkan, seperti dikutip dari buku Mohamad Roem Karier Politik dan Perjuangannya 1924-1968 karya Iin Nur Insaniwati 2002, negara-negara ini secara serentak menutup lapangan terbangnya bagi pesawat-pesawat Belanda hlm. 77.Mendapatkan angin segar, delegasi Indonesia terus bergerak. Maramis dan Palar terbang ke New York, dan bersama Dr. Soemitro Djojohadikusumo mereka membicarakan peluang kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat Anwar, 2004119.Selanjutnya, para delegasi Indonesia menghadiri Konferensi Inter-Asia di New Delhi atas undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pada 20-23 Januari 1949. Forum ini khusus membahas Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara Asia, Afrika, dan Oceania, termasuk India, Cina, Afghanistan, Arab Saudi, Irak, Lebanon, Yaman, Pakistan, Nepal, Birma Myanmar, Thailand, Filipina, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, juga Australia dan Selandia Baru. Hasilnya cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun-tangan untuk mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia itu. Meskipun Belanda tetap ngotot mempertahankan sikapnya, namun PBB punya pertimbangan tersendiri dan terbitlah resolusi tertanggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesia. Penjajah Akhirnya Menyerah Resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 memuat beberapa poin penting untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Yang paling penting tentu saja adalah bahwa Belanda wajib segera menghentikan semua aksi militernya di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap itu, DK PBB memerintahkan kepada Belanda untuk membebaskan semua tawanan politik, termasuk para petinggi pemerintahan RI, dan membebaskan mereka dalam untuk kembali menjalankan penting ketiga yang termaktub dalam Resolusi 67 DK PBB adalah dibentuknya United Nations Commission for Indonesia UNCI. Komisi bentukan PBB pengganti KTN ini diberi wewenang yang lebih luas untuk menghasilkan perdamaian antara Belanda dan Indonesia. UNCI bertugas membantu memperlancar perundingan, mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penyusunan Undang-Undang Dasar, juga mendesak Belanda agar segera melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949 Insaniwati, 200278.Meskipun agresi militer akhirnya dihentikan, namun Belanda sempat menolak sebagian besar isi resolusi itu, terutama datang dari Dr. Louis Beel selaku pejabat tertinggi Belanda di Indonesia sekaligus Wakil Agung Kerajaan Belanda. Inilah yang menyebabkan terjadinya Serangan Umum 1 Maret dari dunia internasional yang kian kuat, dukungan PBB untuk Indonesia, ditambah pukulan telak dengan berkobarnya Serangan Umum 1 Maret 1949, membuat Belanda terpaksa membuka peluang digelarnya perundingan lanjutan, termasuk membahas kemungkinan dilakukannya penyerahan kedaulatan. Belanda rupanya tidak berniat melawan dunia, juga ingin menghindari masalah yang lebih pelik dengan PBB. Maka, Kerajaan Belanda bersedia menggelar perundingan yang nantinya dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar atau KMB Julius Pour, Doorstoot naar Djokja Pertikaian Pemimpin Sipil-Militer, 2009320.Bermula dari dukungan dunia internasional yang menghasilkan Resolusi DK PBB hingga rangkaian kejadian penting lainnya yang berpuncak dengan digelarnya KMB, Belanda akhirnya resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949. - Politik Reporter Iswara N RadityaPenulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan
Tetapidengan terjadinya agresi I dan agresi II dari pihak Belanda terhadap Republik Indonesia serta pemberontakan PKI di Madiunpada tahun 1948 banyak merugikan terhadap gerakan koperasi. Pada tahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No. 179.
Agresi Militer Belanda I atau Operasi Produk Operatie Product merupakan peristiwa sesudah proklamasi yang dikenal dalam catatan sejarah Indonesia dilakukan oleh Belanda di wilayah kedaulatan Indonesia di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Tujuan dilakukan agresi militer I tersebut adalah untuk merebut daerah – daerah perkebunan penghasil rempah – rempah. Pada saat itu Belanda memang menanggung keuntungan sangat besar dari komoditas rempah – rempah yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Hasil bumi tersebut diperdagangkan secara internasional dan mendatangkan keuntungan besar bagi Kerajaan Belanda, sehingga ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, Belanda akan kehilangan sumber pundi – pundi Belanda difokuskan di tiga tempat yaitu Sumatra Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda menyasar perkebunan tembakau di Sumatra Timur, menguasai seluruh pantai utara Jawa Tengah dan menyasar wilayah perkebunan tebu serta pabrik gula di Jawa Timur. Istilah Operasi Produk tersebut berasal dari Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang tidak lagi mengakui hasil sejarah perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Belanda menggunakan penafsiran mereka sendiri untuk melanggar perjanjian tersebut dan mencari cara untuk kembali menguasai Indonesia. Aksi tersebut sudah tentu menimbulkan dampak agresi militer Belanda I bagi Indonesia dalam beberapa Agresi Militer Belanda IBelanda melancarkan agresi dengan dalih aksi polisionil untuk memulihkan kondisi keamanan di Indonesia untuk mempertahankan penafsiran mereka yang sepihak terhadap perjanjian Linggarjati. Pada saat itu memang terjadi perselisihan akan hasil perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda,namun Belanda memanfaatkannya sebagai celah untuk kembali menguasai Indonesia. Belanda terus memaksa menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara Induk yang ditolak oleh bangsa Indonesia yang menginginkan kedaulatan, lepas dari campur tangan motif ekonomi, Belanda juga memiliki tujuan lain untuk mengepung ibukota RI dan merebut kedaulatan yang telah didapatkan dengan susah payah dan menghancurkan tentara nasional Indonesia. Belanda kemudian menyerang di daerah – daerah Pulau Jawa dan Sumatera sehingga pasukan TNI yang belum siap tercerai berai, namun kemudian mendirikan benteng pertahanan baru dan melakukan strategi perang gerilya Indonesia yang cukup berhasil. Gerakan Belanda menjadi terbatas dan hanya dapat menyerang di kota – kota besar serta jalan raya, sementara tentara Indonesia menguasai wilayah luar kota. Agresi militer Belanda I ini adalah contoh kerugian perjanjian linggarjati dan dampak perjanjian linggarjati bagi Positif Bagi IndonesiaAksi Belanda yang berkedok Aksi Polisionil’ tidak dapat mengelabui dunia internasional yang menentang aksi tersebut sehingga Belanda kehilangan dukungan dari dunia Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat negara Arab kemudian memberikan pengakuan secara de jure akan kemerdekaan RI, dimulai oleh Mesir pada 1947. Diikuti oleh Libanon, Syria, Irak, Afganistan dan Saudi Arabia tahun 1947 juga. Pengakuan tersebut tidak lepas dari peranan penting Sutan Syahrir yang mengirim delegasi pimpinan Agus Salim ke negara – negara Islam di Timur agresi militer Belanda I dengan pengakuan negara – negara Arab tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian Negatif Bagi IndonesiaDampak agresi militer Belanda I yang negatif adalah bahwa kekuatan militer Indonesia berhasil dilemahkan oleh Belanda, sehingga kekuatan TNI menjadi terjepit .Belanda berhasil menguasai daerah – daerah penting Indonesia sehingga wilayah Indonesia semakin dari 150 ribu orang pasukan Indonesia dari sekitar 500 ribu orang tewas sebagai dampak agresi militer Belanda hanya dari militer, warga sipil juga ikut menjadi Belanda juga mempengaruhi ekonomi Indonesia termasuk pengeluaran biaya untuk keperluan stabilitas politik dan pemerintahan terhadap rakyat Sulawesi Selatan pada Januari 1948 yang dipimpin pasukan Kapten rakyat desa Rawagede sebanyai 491 orang yang dituduh menyembunyikan Lukas Kustaryo dan pasukannya pada Desember rakyat di Jawa Timur yang dimasukkan ke dalam gerbong kereta api maut yang ditutup rapat tanpa ventilasi sehingga seluruh tahanan mati lemas kekurangan perkebunan Indonesia seperti Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur banyak dikuasai oleh Belanda sehingga menimbulkan kerugian untuk negara yang besar secara ekonomi karena biaya perang dan banyaknya bangunan yang beberapa tentara muda seperti Komodor Muda Udara dr. Abdurahman Saleh, Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, dan Perwira Muda Udara I Adisumarno Wiryokusumo karena pesawat Dakota bersimbol palang merah yang mereka tumpangi membawa sumbangan Palang Merah Malaya untuk TNI ditembak jatuh oleh Belanda pada 29 Juli Agresi Militer IReaksi besar dari dunia internasional mengecam agresi militer Belanda I tersebut, berkat desakan India dan Australia pada tanggal 30 Juli 1947 langsung menjadi pembahasan Dewan Keamanan PBB. DK PBB meminta penghentian permusuhan kedua pihak, namun Belanda tetap tidak mempedulikan reaksi keras dari dunia internasional tersebut. Indonesia juga secara resmi melaporkan agresi militer Belanda ke PBB karena telah melanggar perjanjian internasional yaitu tujuan perjanjian menganggap mereka memiliki hak untuk menentukan perkembangan negara Indonesia dengan menghancurkan RI, namun sekutu – sekutu utama Belanda seperti Inggris, Australia dan Amerika tidak mau mengakui hak tersebut kecuali diakui oleh rakyat Indonesia. Dan hal itu tidak mungkin terjadi, yang berarti Belanda harus terus melakukan penaklukan secara militer. Sebagai hasil dari desakan negara – negara lain, PBB kemudian mengambil langkah pertama untuk menghentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa penyerang untuk menghentikan demikian, PBB menganggap masalah antara Belanda dan Indonesia bukan lagi sebagai masalah antara negara jajahan dan penguasanya namun sudah menjadi masalah internasional yang bisa memicu perang dunia. Pada tanggal 25 Agustus 1947 DK PBB membentuk komite untuk menengahi konflik bersenjata Belanda dan Indonesia yang disebut sebagai Komisi Tiga Negara yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan AS sebagai pihak netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, AS oleh Dr. Frank agresi militer Belanda I bisa diminimalkan dan dihentikan juga berkat perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari peran Indonesia dalam hubungan internasional dan peran Indonesia dalam PBB. Para delegasi Indonesia berusaha memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia layak dan mampu menjadi negara yang berdaulat, terbukti dari munculnya reaksi keras kepada agresi militer yang dilakukan Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1947 pemerintah Belanda akhirnya bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran. Walaupun demikian, Belanda kemudian kembali mengingkari gencatan senjata yang disepakati dalam sejarah perjanjian Renville dan mengingkari latar belakang perjanjian Renville dengan operasi militer yang lebih besar dan dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II.
Sedangkanmenurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda. Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini kemudian dilerai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melakukan genjatan senjata serta dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 (Perjanjian Renville) yang
- Dini hari tanggal 21 Juli 1947, tepat hari ini 71 tahun lalu, ibu kota Republik lebih ramai dari biasanya. Belanda mengerahkan ratusan serdadu untuk mengambilalih paksa daerah-daerah di wilayah Sumatra dan Jawa yang, menurut kesepakatan sebelumnya, merupakan wilayah Republik Indonesia. Penjajah yang kembali datang ke Nusantara itu melancarkan aksi brutalnya Agresi Militer Belanda adalah aksi polisionil resmi Belanda sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook menyebut aksi militer ini dengan istilah “Operatie Product”. Van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati yang resmi disepakati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Belanda punya perbedaan tafsir terkait status kemerdekaan RI dan juga hasil Perundingan Linggarjati sehingga agresi militer pun dilakukan. Dan ini bukan yang terakhir. Nantinya, kendati Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DK-PBB ikut turun tangan, Belanda kembali menggencarkan operasi militernya setelah aksi tanpa etika yang pertama Rela Kehilangan Jajahan Pada 1942, Belanda harus meninggalkan wilayah luas yang telah sangat lama dikangkanginya karena kekalahan dari Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau salah satu fragmen penting Perang Dunia II. Bumi pertiwi gantian dijajah Jepang hingga pada 17 Agustus 1945 Sukarno-Hatta menyatakan kemerdekaan beberapa hari rakyat Indonesia menikmati alam merdeka, penjajah dari Barat datang lagi. Belanda yang kali ini beralih-rupa dengan nama NICA Netherland Indies Civil Administration membonceng pasukan Sekutu selaku pemenang Perang Asia Timur Raya. Tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan NICA mendarat di Sabang, Aceh. Selanjutnya, mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945 Akhmad Iqbal, Perang-perang Paling Berpengaruh di Dunia, 2010139. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, NICA di bawah pimpinan van Mook atas perintah Kerajaan Belanda membawa kepentingan lain. Van Mook bertugas menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait staatkundige concept atau konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada 6 Desember 1942 melalui siaran radio itu menyebut bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara Kerajaan Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda Efendi & Doloksaribu, Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1950, 2005 298.Namun, van Mook harus gigit jari karena respons rakyat Indonesia tidak seperti yang dibayangkannya. Indonesia kini sudah menjadi negara berdaulat, punya tatanan pemerintahan yang berfungsi nyata, serta didukung puluhan juta rakyat yang siap mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan. Bahwa ada orang-orang Indonesia yang menginginkan kembali kekuasaan Belanda itu juga benar. Namun kenyataan yang gamblang, bahwa rakyat yang dulunya merupakan kawula Hindia Belanda juga menginginkan kemerdekaan, sungguh tidak bisa disangkal van Mook—betapa pun ia mencoba menutup-nutupinya. Meskipun sempat digelar perundingan, namun van Mook tetap tidak rela kehilangan wilayah jajahan yang dulu menghidupi Belanda selama beratus-ratus tahun lamanya. Ia pun mempersiapkan serangan serentak untuk menduduki wilayah-wilayah Tafsir Berakhir Getir Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan itulah yang telah dinyatakan lewat Proklamasi 17 Agustus 1945. Berdasarkan proklamasi kemerdekaan tersebut, Indonesia menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, 1960 87.Di sisi lain, Belanda juga merasa masih berhak memiliki bekas wilayah jajahannya dulu, secara de jure atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dilihat dari segi hukum internasional, pendudukan suatu negara dalam perang memang tidaklah mengubah kedudukan hukum wilayah yang sebelumnya diduduki T. Suherly, Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia, 1971 8. Atas dasar itulah, dengan menyerahnya Jepang, Belanda merasa berhak menguasai kembali wilayah bekas jajahannya meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Apalagi Belanda sudah bersepakat dengan Sekutu, dalam hal ini adalah Inggris, melalui Civil Affairs Agreement yang digelar di Chequers, dekat London, pada 24 Agustus 1945, atau sepekan setelah proklamasi kemerdekaan kesepakatan itu, Inggris yang akan mengurusi tawanan perang dan melucuti tentara Jepang memperbolehkan Belanda NICA ikut serta untuk menduduki wilayah Indonesia, terutama bagian barat Djamhari, Sejarah Nasional Indonesia Edisi Pemutakhiran Zaman Jepang dan Zaman Republik, 2011 27. Inggris berjanji akan menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda pada 30 November 1945. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur, Belanda akan masuk bersama pasukan Australia yang merupakan sekutu setia Inggris, dan selanjutnya menerima kekuasaan atas kawasan tersebut. Kehendak itu tentu saja bertentangan dengan kedaulatan yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia dan berujung pada terjadinya aksi militer Belanda F. Sugeng Istanto, Death and Ritual in Renaissance Florence, 1992 141.Ingkar Janji Demi Ambisi Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Soetan Sjahrir, Mohammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord ini menghasilkan sejumlah kesepakatan 1 Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah RI secara de facto; 2 Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949; 3 Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS Republik Indonesia Serikat; 4 RIS menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negeri Belanda Ide Anak Agung Gde Agung, Persetujuan Linggarjati, 1995164.Isi kesepakatan ini tentu saja merugikan Indonesia karena pada akhirnya nanti tetap saja menjadi bawahan Belanda, dan sempat terjadi pro-kontra. Namun, para petinggi pemerintahan RI kala itu terpaksa sepakat karena bagaimanapun juga, jalan damai adalah pilihan utama, serta belum cukup kuatnya angkatan perang yang dimiliki Indonesia. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa kali pasukan Belanda berulah dan memicu bentrokan di sejumlah daerah. Hingga akhirnya, tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum agar RI menarik mundur pasukan sejauh 10 kilometer dari garis demarkasi yang telah disepakati Abdul Haris Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, 1991439.Kehendak Belanda tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah RI. Van Mook semakin murka dan pada 20 Juli 1947 ia menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, Agresi Militer Belanda I pun Terjal Demi Pengakuan Resmi Pemerintah RI melaporkan agresi itu kepada PBB bahwa Belanda telah melanggar Perundingan Linggarjati. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB bahkan mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama “Indonesia”, bukan “Netherlands Indies” atau “Hindia Belanda” dalam setiap keputusan resminya. Desakan PBB dan dunia internasional membuat nyali Belanda ciut. Tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Kerajaan Belanda menyatakan akan menerima resolusi DK-PBB untuk menghentikan agresi militernya Nyoman Dekker, Sejarah Revolusi Indonesia, 1989 75. Gencatan senjata memang akhirnya tercipta, tapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan menggencarkan operasi militer yang lebih besar pada 19 Desember 1948. Inilah yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda melalui berbagai polemik yang berpuncak pada Serangan Umum 1 Maret 1949 dan semakin membuka mata dunia bahwa Indonesia masih ada dan sanggup berdiri sendiri sebagai negara merdeka, Kerajaan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI secara penuh pada 27 Desember 1949.==========Artikel ini pernah ditayangkan pada 21 Juli 2017 di bawah judul "Saat Belanda Membatalkan Sepihak Perjanjian Linggarjati". Kami menyuntingnya kembali untuk ditampilkan di rubrik Mozaik. - Humaniora Penulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan
Terjadinyaagresi militer belanda membuat dunia internasional bersikap- 7354441. hansen31 hansen31 14.09.2016 IPS Sekolah Menengah Pertama terjawab Terjadinya agresi militer belanda membuat dunia internasional bersikap1 Lihat jawaban Iklan
- Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Belanda bahkan Agresi Militer I dan II. Agresi Militer Belanda I mulai dilaksanakan pada 21 Juli 1947, sementara Agresi Militer Belanda II dimulai pada 19 Desember 1948. Peristiwa Agresi Militer Belanda pun mendapat banyak kecaman dari dunia internasional, termasuk bagaimana reaksi dunia internasional terhadap Agresi Militer Belanda I dan II? Baca juga Kronologi Agresi Militer Belanda I India dan Australia mengajukan penyelesaian ke PBB Pada Agresi Militer Belanda I, yang berlangsung antara 21 Juli-5 Agustus 1947, Belanda menyerang Sumatera dan serangan ini, Belanda berhasil masuk ke pertahanan TNI di sektor Bandung Timur. Sementara di Sumatera, Belanda berhasil menguasai perkebunan di sekitar Medan sekaligus tambang minyak dan batu bara yang ada di Palembang. Tanggapan dunia terhadap Agresi Militer Belanda I adalah, sebagian besar negara memberi kecaman. Bahkan, India dan Australia mengajukan agar permasalahan ini dibahas dalam agenda Sidang Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisikan sebuah imbauan kepada Belanda dan Indonesia untuk segera menghentikan pertempuran. Baca juga Agresi Militer Belanda I
SebabKhusus Agresi Militer Belanda 1. Tepat pada tanggal 15 Juli 1945, pihak Belanda melalui Van Mook mengeluarkan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi (garis pemisah dalam sebuah perjanjian gencatan senjata). Ultimatum tersebut tentu ditolak olah pihak RI.
- Perundingan Renville yang digelar tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 berpengaruh terhadap jalannya sejarah bangsa Indonesia. Isi Perjanjian Renville membuat wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 tidak lantas membuat posisi Indonesia di atas angin. Belanda yang datang lagi dengan membonceng pasukan Sekutu usai mengalahkan Jepang di Perang Dunia II ingin kembali menjajah perundingan antara Indonesia dan Belanda dilakukan, tapi seringkali menemui kebuntuan. Ada dua perundingan yang saling berkaitan dan cukup dikenal dalam sejarah Indonesia yaitu Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville yang membahas tentang wilayah mencatat, Amerika Serikat AS sebagai salah satu anggota Komisi Tiga Negara KTN yang sukses mendamaikan Belanda-Indonesia dalam Perjanjian Renville. Namun, Kahin justru menemukan banyak keganjilan dalam manuver AS sebagai juru damai idealnya netral serta memperlakukan pihak-pihak yang terlibat dengan setara. Sayangnya, manuver mereka berujung pada kekecewaan mendalam bagi para elit politik Indonesia dan turut membuat posisi Indonesia lemah selama perumusan awalnya, AS sebenarnya satu gerbong dengan Inggris sebagai pihak yang tak menyetujui agresi Belanda. Keduanya juga mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Namun dukungan semacam itu tak cukup menjadi solusi konflik dua raksasa Barat, AS dan Inggris memilih tidak melaksanakan tindakan efektif untuk menghentikan agresi Belanda. Di tahap ini, kecurigaan menyebar di kalangan elit politik Indonesia. Mereka menganggap AS bersikap licik dan sebenarnya memihak Belanda. Latar Belakang Perundingan Renville Perundingan Linggarjati pada 11-13 November 1946 menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat RIS yang diakui Belanda. Hasil perundingan disahkan pada 25 Maret 1947. Namun, Belanda ternyata hanya mau mengakui kedaulatan RIS sebatas Jawa dan Madura Ks dalam buku Sekali Merdeka Tetap Merdeka 1985 menyebutkan, Belanda bahkan melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda Militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak juga Sejarah Agresi Militer Belanda I Latar Belakang, Kronologi, Dampak Sejarah Perjanjian Linggarjati Latar Belakang, Isi, Tokoh Delegasi Sejarah Perjanjian Kalijati Latar Belakang, Isi, & Tokoh Delegasi Tokoh Delegasi Perundingan Renville Dikutip dari buku bertajuk Indonesia Menyongsong Era Kebangkitan Nasional Kedua Volume 1 1992 terbitan Yayasan Veteran RI, atas desakan Dewan Keamanan PBB, Belanda dan Indonesia menggelar perundingan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk yang disebut Perjanjian Renville ini dilangsungkan pada 8 Desember 1947. Sebagai penengah adalah Komisi Tiga Negara KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia,dan para tokoh yang terlibat sebagai delegasi dalam Perjanjian Renville adalah sebagai berikutDelegasi Indonesia terdiri dari Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun. Delegasi Belanda beranggotakan van Vredenburg, Dr. Koets, Dr. Chr. Soumokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yakni Abdul Kadir yang bertindak sebagai mediator dari KTN adalah Richard C Kirby dari Australia wakil Indonesia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat pihak netral, dan Paul van Zeeland Belgia wakil Belanda.Baca juga Arti Gold, Glory, Gospel 3G Sejarah, Latar Belakang, & Tujuan Peristiwa Rengasdengklok Sejarah, Latar Belakang, & Kronologi Hari Pahlawan 10 November & Sejarah Pertempuran Surabaya 1945 Isi Perundingan Renville Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya dihasilkan tiga poin kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, berikut isi Perjanjian Renville Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia RI. Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Dampak Perundingan Renville Hasil Perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan Garis van Mook atau Garis Status van Mook mengambil nama dari Hubertus van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Garis van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari Perjanjian Reid dalam Indonesian National Revolution 1945-1950 1974 menyebutkan, menganggap keberadaan Garis van Mook juga sebagai bentuk hinaan terhadap Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin demikian, ada dampak positifnya pula. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak-terjang Belanda. "Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka,” tulis Anthony juga Sejarah Proses Masuknya Agama Kristen Katolik ke Indonesia Sejarah Samudera Pasai Pendiri, Masa Jaya, & Peninggalan Sejarah Singkat Majapahit, Pusat Kerajaan, & Silsilah Raja-Raja - Sosial Budaya Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Iswara N RadityaPenyelaras Yulaika Ramadhani
Menunjukkanpada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai (hasil Perundingan Renville). Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN.
Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara. Latar Belakang Agresi Militer Belanda 2 Sebab atau latar belakang dari Agresi Militer Belanda 2 adalah karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan mengingkari janji yang sudah disepakati antara kedua belah pihak pada Perjanjian Renville. Agresi kedua yang dilakukan oleh Belanda benar-benar membuat Indonesia kewalahan menghadapinya, pihak militer Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting Indonesia, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan beberapa tokoh lain. Kronologis Terjadinya Agresi Militer II Pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta wakil presiden merangkap perdana menteri tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Sementara itu keadaan dalam negeri sudah sangat tegang berhubung dengan oposisi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat PKI dan sekutunya terhadap politik yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah seorang tokoh komunis kawakan, Muso, yang memimpin pemberontakan PKI tahun 1926, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Muso sejak mudanya memang selalu bersikap radikal dan ia yang mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1926. Oposisi terhadap kabinet Hatta mencapai pucaknya ketika Sumarsono, pemimpin Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini segera ditumpas pemerintah Republik. Belanda hendak mempergunakan pemberontakan PKI itu sebagai alasan yang sangat baik untuk menyerang Republik dengan dalih membantu Republik melawan komunisme. Sebelum pasukan-pasukan Republik dapat beristirahat setelah beroperasi terus-menerus melawan PKI, Belanda menyerang lagi. Dini hari tanggal 19 Desember, pesawat terbang Belanda memborbardir Maguwo sekarang Bandara Adisucipto dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai. Dalam suasana genting, pemerintah RI mengadakan rapat kilat dan menghasilkan keputusan darurat berikut. Melalui radiogram, pemerintah RI memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI PDRI di Presiden dan wakil presiden RI tetap tinggal dalam kota dengan resiko ditangkap Belanda, agar dekat dengan KTN yang sekarang berada di Kaliurang. Pimpinan TNI menyingkir keluar kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan sistem wehkreise di Jawa dan Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menawan presiden, dan sejumlah pejabat. Soekarno diasingkan ke Prapat, Hatta ke Bangka, tetapi kemudian Soekarno dipindahkan ke Bangka. Sementara itu, Jenderal Soedirman memimpin TNI melancarkan perang gerilya di kawasan luar kota. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda II Seperti kejadian sebelumnya dalam Perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta wakil presiden merangkap perdana menteri tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Dini hari tanggal 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo sekarang Bandara Adisucipto dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer II Adapun tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan mengusai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda sengaja membuat kondisi pusat wilayah Indonesia tidak aman sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Selain itu bangsa Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Peran Jenderal Sudirman Dalam Agresi Militer Belanda 2 Serangan yang dilakukan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 kemudian terdengar oleh Panglima Jenderal Sudirman, ia kemudian pada pagi itu juga sekitar jam 8 mengeluarkan perintah kilat melalui radio, hal ini dilakukan karena pada saat itu beliau sedang dalam kondisi tidak sehat sepenuhnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Jenderal Sudirman kemudian melaporkan kejadian serangan tersebut kepada presiden Soekarno. Dalam pelaporan tersebut, beliau masih harus didampingi oleh dokter pribadinya bernama dr. Suwondo. Tapi ternyata presiden sedang dalam ruang sidang kabinet, Sudirman enggan untuk masuk karena ia tidak merasa di undang. Akhirnya ia menunggu diluar tempat sidang sampai sidang selesai pada siang harinya. Sudirman juga didampingi oleh beberapa komandan perang, setelah sidang selesai dan Sudirman menemui Soekarno, keputusan yang didapat adalah Pemerintah Indonesia tetap berada di dalam Ibukota. Presiden kemudian membujuk Sudirman agar tetap tinggal didalam kota, karena kondisinya masih dalam keadaan sakit, tetapi usaha yang dilakukan Soekarno ditolak oleh Sudirman. Jenderal Sudirman akhirnya meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya di beberapa daerah di Jawa Tengah. Pemerintah Darurat Republik Indonesia Keputusan yang dilakukan Jendral Sudirman ternyata benar-benar keputusan yang tepat, karena para pemimpin yang ada di dalam kota Yogyakarta berhasil di tangkap. Mereka kemudian diasingkan keluar pulau jawa pada tanggal 22 Desember 1948. Ternyata sebelum pengasingan tersebut presiden Soekarno telah melakukan rencana persiapan pembentukan pemerintahan sipil di Sumatera, tugas tersebut dilakukan oleh Dewan Siasat. Presiden Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta telah membuat dan mengirim surat kuasa yang ditujukan kepada Menteri Kemakmuran yakni Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera, tepatnya Bukit Tinggi. Surat tersebut bersisi mengenai pembentukan kabinet dan pembentukan pemerintah sementara menggantikan pemerintah pusat. Syarifuddin akhirnya berhasil menjalankan tugasnya, ia berhasil membentuk pemerintahan sementara RI di Bukittinggi. Kembali lagi ke medan pertempuran, Jenderal Sudirman yang memilih untuk memimpin gerilya di luar Yogyakarta kemudian berhasil menempuh perjalanan lebih dari 1000 km. Ia memimpin perang gerilya selama 8 bulan di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur dalam keadaan sedang sakita, ia pun kadang-kadang ditandu apabila sudah tidak kuat berjalan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1949 Jenderal Sudirman kembali ke Kota Yogyakarta. Serangan Belanda ke Maguwo Tanggal 18 Desember 1948 pukul siaran radio dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan “Operasi Kraai.” Pukul pagi 1e para-compgnie pasukan para I KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul dilakukan briefing terakhir. Pukul Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo. Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai “Aksi Polisional”. Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat sedang dalam keadaan rusak. Dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Dewan Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara resmi menggunakan nama INDONESIA, dan bukan Netherlands Indies. Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 August 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai The Indonesian Question. Rakyat Indonesia tidak terima dengan adanya Agresi Militer Belanda, dengan terjadinya pemberontakan dimana-mana. Jalan perdamaian dilalui dengan adanya perjanjian Renville, dan tetapi perlu perjuangan yang sangat keras dalam menghadapinya. Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda II Keampuhan Strategi Diplomasi Dengan melancarkan agresi militernya yang kedua, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Tujuan Belanda itu dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut Menunjukkan pada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai hasil Perundingan Renville. Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN. Membuktikan bahwa RI masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasau Yogyakarta selama 6 jam Serangan Oemoem 1 Maret. Kerja keras perjuangan diplomasi mampu mengundang simapti internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI dengan ancaman menghentikan bantuannya. Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya kedua. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, Presiden Soekarno mengintruksikan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang kebetulan berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat, jika pemerintah RI Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan instruksi itu, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kabinet PDRI Ketua perdana menteri merangkap menteri pertahanan dan penerangan Syafruddin Prawiranegara. Menteri luar negeri A. A. Maramis Menteri pendidikan dan kebudayaan merangkap menteri dalam negeri dan agam Teuku Moh. Hasan. Menteri keuangan merangkap menteri kehakiman Lukman Hakim. Menteri sosial dan perburuhan, pembangunan, organisasi pemuda dan keamanan Sutan Rasyid. Menteri pekerjaan umum merangkap menteri kesehatan Ir. Sitompul. Menteri perhubungan merangkap menteri kemakmuran Ir. Inderacaya. Selama agresi militer II, Belanda terus menerus memprogandakan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung. Bahkan, pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Isinya, pihak Indonesia sekaligus mengundang simapti internasional. Atas dasar keberhasilan itu, para pemimpin PDRI sempat kecewa dengan tindakan para pemimpin RI di Bangka yang mengadakan perundingan dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga tidak menyetujui hasil Perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia. Para pemimpin PDRI yakin bahwa kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu lebih banyak kepada Belanda. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, berlangsung pertemuan antara para pemimpin PDRI dan pemimpin RI yang pernah ditawan di Bangka. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta. Hasil pertemuan itu adalah sebagai berikut. PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil Perundingan Roem Roijen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI. Pada hari itu juga, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta. Perundingan Roem-Roijen Untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II, PBB membentukUnited Nations Commission for Indonesia UNCI atau Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan mulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen. Tokoh UNCI yang berperan dalam perundingan adalah Merle Cohran dari Amerika Serikat. Perundingan banyak mengalami kemacetan sehingga baru mencapai kesepakatan pada awal Mei 1949. Hasil Perundingan Roem-Roijen Pernyataan Indonesia Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya. Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat. Pernyataan Belanda Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik. Menyetujui RI sebagai negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat. Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, TNI memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni 1949, presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. Dampak Agresi Militer Belanda II bagi Bangsa Indonesia Adanya Agresi Militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda. Selain itu presiden dan wakil presiden beserta sejumalh pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Penguasaan kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Belanda akhirnya dapat tergoyahkan dengan serangan yang terkenal dengan nama “Serangan Umum 1 Maret 1949 Yogyakarta”. Serangan yang dilakukan pasukan pimpinan kolonel Soeharto ini berhasil menduduki kota Yogyakarta walau hanya 6 jam saja. Dukungan kepada pasukan TNI pun diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, ia juga melakukan penolakan segala kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dengan serangan yang dilakukan oleh pasukan Belanda dan secara terang-terangan melanggar Perjanjian Renville, kemudian tindakan tersebut mendapat perhatian dari PBB. Perserikatan Bangsa Bangsa kemudian mengeluarkan resolusi agar kedua belah pihak yakni pemerintah Belanda dan Republik Indonesia menghentikan segala permusuhan dan pertikaiannya. Resolusi tersebut dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 24 Januari 1949. Pihak Belanda terpaksa melanjutkan permasalahan ke meja perundingan, hal ini karena adanya tekanan dari Amerika Serikat. Apabila Belanda tidak mau mengadakan perundingan maka tidak akan pernah mendapat bantuan ekonomi dari AS. Setelah Belanda mau diajak kembali ke meja perundingan, maka Agresi Militer Belanda 2 telah berakhir. Agresi Militer Belanda 2 menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah banyaknya korban nyawa yang berjatuhan dalam peperangan yang telah berlangsung, kemudian peperangan tersebut membuat ekonomi Indonesia cenderung menurun karena fokus dalam peperangan. Dampak positifnya adalah menunjukan kepada dunia bahwa kekuatan TNI / Militer Indonesia masih ada dan menunjukan eksistensinya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah berlangsung. Demikianlah pembahasan mengenai Agresi Militer Belanda 2 Latar Belakang, Kronologi, Tujuan, Penyebab, Peran, Dampak dan Akhir semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Baca Juga Pengertian, Tujuan, Dan Hak Istimewa VOC Beserta Faktor Penyebab Runtuhnya VOC Lengkap “Konvensi London Convention Of London Definisi & Isi Tahun 1814 Revolusi Rusia Latar Belakang, jalannya, Dan Dampak Beserta Akibatnya Secara Lengkap Revolusi Amerika Latar Belakang, Jalannya Revolusi, Dan Dampak Beserta Penyebabnya Lengkap Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari
Prosesterjadinya pengakuan kedaulatan yang dilakukan Belanda adalah melalui konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Belanda tidak mengakui bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia karena tidak ingin ada tuntutan pertanggungajawaban atas agresi militer antara tahun 1945 dan 1949 dan karena adanya tekanan politis dari veteran tentara Belanda.
Adapunterjadinya peristiwa Agresi Militer Belanda ke-2, sebenarnya lebih merupaPerundingan Roem-Roijen Dalam Perjuangan itu pihak R.I. juga tidak lepas dari perjuangan diplomatik para founding fathers yang diarahkan untuk meraih empati dunia internasional, seperti halnya upaya pemberian bantuan sekitar 50. 000 ton beras kepada Negara India
qHB9. e0trby0rc0.pages.dev/324e0trby0rc0.pages.dev/771e0trby0rc0.pages.dev/302e0trby0rc0.pages.dev/785e0trby0rc0.pages.dev/466e0trby0rc0.pages.dev/167e0trby0rc0.pages.dev/589e0trby0rc0.pages.dev/794e0trby0rc0.pages.dev/723e0trby0rc0.pages.dev/791e0trby0rc0.pages.dev/526e0trby0rc0.pages.dev/462e0trby0rc0.pages.dev/745e0trby0rc0.pages.dev/190e0trby0rc0.pages.dev/531
terjadinya agresi militer belanda membuat dunia internasional bersikap
